ARTIKEL SISTEM EKONOMI KAPITALISME

DEFINISI SISTEM EKONOMI KAPITALISME

Sistem ekonomi kapitalis pada hakikatnya merupakan segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat (naf’iyyah) ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa).

Ciri-ciri Ekonomi Kapitalisme :

• Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.

• Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba

• Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).

Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:

• Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

• Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.

• Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

Kelemahan-kelemahan Ekonomi Kapitalisme

Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.

Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain

Roy Davies dan Glyn Davies (1996), dalam buku The History of Money From Ancient time oi Present Day, menguraikan bahwa sepanjang Abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap lima tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Krisis yang menimpa AS mulai tampak dari indeks saham melorot tajam. Sejumlah perusahaan keuangan raksasa dunia bangkrut. Perusahaan perkreditan rumah Fannie Mae dan Freddie Mac yang memberi garansi utang senilai 5,3 triliun dolar AS atau separuh lebih dari utang perkreditan rumah di AS pun ambruk.

Pada akhir masa jabatannya, Presiden George W. Bush harus berjibaku menyelamatkan dua perusahaan tersebut dengan menggelontorkan uang dari kas pajak warga negaranya sebesar 200 miliar dolar AS. Bukan hanya itu, Lehman Brothers, salah satu perusahaan investasi bank AS terbesar juga gulung tikar. Inilah akhir nasib bank terbesar dan tertua yang berdiri tahun 1844. Padahal pada 2007 Lehman masih melaporkan jumlah penjualan sebesar 57 miliar dolar AS. Bahkan Maret lalu Majalah Business Week masih sempat menempatkan perusahaan tersebut sebagai salah satu dari 50 perusahaan papan atas pada tahun 2008.

Perusahaan investasi lain, seperti Merril Lynch, yang bertahun-tahun sempat menjadi raksasa Wall Street, juga bernasib sama. Begitu pula AIG, salah satu perusahaan asuransi terbesar, yang memohon suntikkan dana darurat sebesar 40 miliar dolar AS dari pemerintah AS untuk menghindari kebangkrutan total. Majalah Wall Street Journal menyebutnya dengan kata-kata, "Sistem keuangan Amerika terguncang hingga ke pusarnya."

Akibat krisis itu, sejumlah institusi keuangan mengalami kerugian yang tidak sedikit; di AS mencapai 300 miliar dolar AS, sedangkan di negara-negara lain diperkirakan 550 miliar dolar AS.

Untuk mengatasi krisis tersebut, sejumlah negara, termasuk AS, mulai menggelontorkan dana miliaran dolar AS ke pasar modal. Cara itu dianggap mampu menopang pasar dan mem-backup likuiditas agar bisa menggerakkan aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian ada yang mengintervensi langsung sampai pada level nasionalisasi sebagian bank, seperti terjadi di Inggris.

Penyebab krisis ekonomi negeri Paman Sam adalah penumpukan hutang nasional yang mencapai 8.98 triliun dolar AS, pengurangan pajak korporasi dan pembengkakan biaya perang Irak dan Afganistan. Yang paling krusial adalah subprime mortgage, yakni kerugian surat berharga properti sehingga membangkrutkan Lehman Brothers, Merryl Lynch, Goldman Sachs, Northern Rock, UBS dan Mitsubishi UF.

Krisis yang menimpa AS tersebut mendapat sorotan tajam dari media massa di Eropa, seperti dikutip dalam Pinara.net. Misalnya, harian Italia La Republica yang terbit di Roma berkomentar, "Saat ini Amerika Serikat dilanda resesi yang sangat serius dan menyakitkan. Kini pertanyaanya, seburuk apa fase krisis ini, dan apakah akan dapat meruntuhkan ekonomi Amerika Serikat secara mendadak?"

Lebih lanjut harian negeri sepak bola itu mengungkapkan, masyarakat Eropa, terutama Bank Sentral Eropa, menyadari hal itu merupakan ilusi dan tetap mengharapkan masih dapat melindungi kawasannya atau menepis dampak dari krisis berat ekonomi di Amerika Serikat. Namun, dalam krisis yang terjadi pada 2008 ini, Eropa tidak akan lagi mampu menahan dampak krisis ekonomi dari Amerika Serikat dan akan ikut tergilas.

Harian Perancis Dernieres Nouvelles d'Alsace yang terbit di Strassburg juga mengomentari dengan tajam krisis ekonomi dunia. "Di Jerman, serikat buruh menuntut kenaikan gaji sampai 8 persen untuk mengimbangi daya beli yang terus menurun. Di Prancis menurunnya daya beli juga menjadi topik bahasan."

Harian itu menyatakan, kenyataannya penurunan daya beli ini bukan hanya masalah Prancis saja, tapi juga dialami seluruh negara Eropa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terkoreksi ke bawah. "Krisis kredit di Amerika Serikat menunjukkan betapa rentannya globalisasi moneter," tulis harian tersebut.

Imbas krisis global juga dirasakan Jerman. Harian yang beredar di Jerman, Der Tagesspiegel, yang terbit di Berlin berkomentar, "Jika tidak seluruh ketakutan menjadi kenyataan, sekarang terlihat betapa buruknya persiapan Jerman menghadapi penurunan konjunktur…Negara tidak mampu lagi mengembalikan kemampuannya untuk bertindak. Politik secara keseluruhan gagal mengambil manfaat dari laju konjunktur. Asuransi kesehatan, yayasan dana pensiunan dan pasaran kerja tidak lagi kebal dari krisis."

Sorotan tajam media itu menjadi bukti bahwa krisis ekonomi kali ini imbasnya sangat besar. Ketakutan terhadap krisis yang lebih besar kini menyelimuti hampir sebagai besar negara-negara di dunia.

MAKNA/ARTI GLOBALISASI

Globalisasi sebenarnya bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan negara-bangsa (nation-state),perdagangan dan migrasi lintas benua telah sejak lama berlangsung.Jauh sebelumnya, perdagangan regional telah membuat interaksi antarsuku bangsa terjadi secara alamiah.

Berbagai Definisi Globalisasi

Globalisasi sebagai sebuah fenomena multi dimensi pada titik tertentu melahirkan berbagai perspektif. Pada satu sisi para ilmuwan menganggap bahwa globalisasi adalah sebuah paradigrma ilmu (grand theory) dalam keilmuan sosial saja, padahal jika kita melihat aspek yang lebih luas dari pada globalisasi maka implikasi yang ditimbulkan globalisasi juga mengarah pada perubahan yang signifikan terhadap pola perkembangan sains dan teknologi dunia.

Sebagai sebuah konsep Globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas.

Dalam pandangan sosiolog Jepang, Kenichi Ohmae misalnya globalisasi bukan saja membawa ideologi yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal, tetapi juga turut mengancam proses pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada intinya ingin mewujudkan negara tanpa batas (Borderless).

Pada awal 1970-an perkembangan kapitalisme mencapai tahap keemasan dan pola perkembangan teknologi pada saat itu banyak mengadopsi perkembangan teknologi tinggi (high technology) akan tetapi ketika di-era 1990-an globalisasi datang maka pola perkembangan teknologi berubah menjadi lebih humanis dan penuh cita rasa.

Implikasi Globalisasi

Sebagai sebuah pendekatan yang mempunyai implikasi multi dimensi tentunya globalisasi juga akan multi implikasi, sebagai contoh misalnya dalam konteks perkembangan ilmu sosial secara tidak langsung juga akan berimplikasi pada perubahan dalam dunia sains dan teknologi.

Pada akhir abad 18 dan awal abad 19 ketika mesin uap diperkenalkan, masa itulah logika kapitalisme sebagai sebuah ideologi ekonomi mulai diperkenalkan.

Pada bagian lain, secara konkrit dalam dimensi politik terdapat dua akibat dari penemuan mesin uap tersebut, pertama, terjadinya persaingan untuk menguasai tanah antar tuan tanah dan kedua, berkembanganya paham kapitalisme.

Akibat dari kapitalisme tersebut kemudian pendekatan dalam ilmu sosial bergerak lebih jauh dengan munculnya anti tesa dari kapitalisme yaitu pendekatan marxisme, sebuah pendekatan yang mencoba memutus tali rantai dan meretas pola serakahisme manusia.

Di era tahun 1970-an, kapitalisme mencapai tahap keemasan, sebuah tahap dimana pembangunan dunia terutama negara-negara membangun dan sedang membangun harus masuk dalam skenario modernisasi, fokus dari modernisasi negara dunia ketiga kala itu ialah pembangunan berbasis high technology.

Di era itula yang kemudian melahirkan sebuah skenario pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) antara negara dunia ketiga dan negara maju. Pada bagian lain, tahapan inilah yang kemudian melahirkan sebuah anti tesa baru terhadap pendekatan ilmu sosial secara umum, yang disebut sebagai pendekatan neo-marxisme.

Jika pada tahap awal antitesa ini berupa kampanye untuk menghilangkan serakahimse manusia dalam dimensi ekonomi, maka pada tahap lanjut neo-marxisme mengajak untuk negara-negara dunia ketiga keluar dari skenario pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) melalui kemandirian ekonomi dan membina jaringan yang lebih kokoh antar negara-negara dunia ketiga.

Dalam konteks dunia teknologi, di era 1970-an akibat dari menifestasi pembangunan dalam ketergantungan (dependent development) tersebut, negara-negara dunia ketiga lebih mengutamakan pengembangan teknologi berat seperti mesin dan industri manufaktur dan sedikit melupakan basis humanisme dalam pengembangan teknologi tersebut.

Pada dimensi lanjut, globalisasi sebenarnya juga menghasilkan pendekatan yang tidak hanya bersifat ilmu sosial-ansich akan tetapi juga menyalak dan menyentuh persoalan perkembangan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Secara minimal pengaruh tersebut termanifestasi dalam perubahan-perubahan paradigma kebijakan negara yang timbul akibat dari tekanan perkembangan globalisasi tersebut.

Hal ini yang kontras, ketika globalisasi menjadi sebuah pendekatan utama dalam ilmu sosial maka pola-pola perkembangan teknologi secara dramatis berubah, perkembangan teknologi di era sekarang sangat detail memperhatikan aspek humanisme dan tidak hanya berbicara teknologi saja akan tetapi juga memperhatikan aspek seni dan estetika.

Sebagai contoh HP atau hand phone pada masa kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi (telpon dan sms) saja, lebih dari pada itu, para vendor perusahaan HP sekarang tidak lagi berkompetisi dari sisi kegunaaan ada semangat kompetisi berbasis budaya ’cita rasa’ dalam setiap penciptaan Hp tersebut sebagai contoh Blackberry dan Communicator. Hal konkrit diatas inilah yang merupakan akibat dari pendekatan globalisasi yang memasuki ranah pengembangan teknologi. Pada simpulan akhir, Globalisasi adalah fenomena multi dimensi yang meretas batas tidak hanya dalam dimensi politik, ekonomi, sosial akan tetapi implikasinya sampai juga pada tahap memengaruhi perkembangan dunia sains dan teknologi.

ARTIKEL SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Definisi Perbankan Syariah dapat diartikan sebagai suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

BEBERAPA PRINSIP/HUKUM YANG DIANUT OLEH SISTEM PERBANKAN SYARIAH ANTARA LAIN :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.


2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.


3. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.


4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.


5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan syariah di Indonesia, pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990,bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.
Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Prinsip kerja bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

ULASAN MENGENAI OTONOMI DAERAH

ARTI OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya,kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa.

PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS DIPEGANG DALAM PEMBERIAN OTONOMI DAERAH :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikatkan kemandirian daerah otonomi
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai daerah administrasi
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dari pemerintah dan daerah ke desa disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan

KENDALA/KETIMPANGAN-KETIMPANGAN YANG SERING TERJADI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH :

1. High Cost Economic dalam bentuk pungutan-pungutan yang membabi buta. Otonomi daerah dapat berubah sifat menjadi “Anarkisme Financial”
2. High Cost Economic dalam bentuk KKN
3. Orientasi Pemda pada Cash Inflow, bukan pendapatan
4. Pemda bisa menjadi “drakula” bagi anak-anak mereka sendiri yaitu BUMD-BUMD yang berada dibawah naungannya. Modusnya bisa jadi bukan melalui penjualan aset, melainkan melalui kebijakan penguasa daerah yang sulit ditolak oleh jajaran pimpinan BUMD
5. Karena terfokus pada penerimaan dana Pemda bisa melupakan kriteria pembuktian berkelanjutan
6. Munculnya hambatan bagi mobilitas sumber daya
7. Potensi konflik antar daerah menyangkut pembagian hasil pungutan
8. Bangkitnya egosentrisme
9. Karena derajat keberhasilan otonomi lebih dilandaskan pada aspek-aspek finansial pemerintah daerah bisa melupakan misi dan visi otonomi sebenarnya.
10. Munculnya bentuk hubungan kolutif antara eksekutif dan legislatif di daerah.

UPAYA PEJABAT DAERAH UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN YANG TERJADI

1. Pejabat harus dapat melakukan kebijakan tertentu sehingga SDM yang berada di pusat dapat terdistribusi ke daerah
2. Pejabat harus melakukan pemberdayaan politik warga masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik dan keberadaan organisasi swadaya masyarakat, media massa dan lainnya.
3. Pejabat daerah harus bisa bertanggung jawab dan jujur
4. Adanya kerjasama antara pejabat dan masyarakat
5. Dan yang menjadi prioritas adalah pejabat daerah harus bisa memahami prinsip-prinsip otonomi daerah.

ANALISIS LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL PEMERINTAH DALAM MENGONTROL OTONOMI DAERAH :

• Merumuskan kerangka hukum yang memenuhi aspirasi untuk otonomi di tingkat propinsi dan sejalan dengan strategi desentralisasi secara bertahap.Untuk itu perlu dipersiapkan revisi UU No.22 dan No.25 ,termasuk usaha sosialisasi besar-besaran pada masyarakat dan parlemen di tingkat pusat maupun daerah.
• Menyusun sebuah rencana implementasi desentralisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut penjaminan kesinambungan pelayanan pada masyarakat,perlakuan perimbangan antara daerah-daerah,dan menjamin kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
• Untuk mempertahankan momentum desentralisasi,pemerintah pusat perlu menjalankan segera langkah desentralisasi,akan tetapi terbatas pada sektor-sektor yang jelas merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota dan dapat segera diserahkan.
• Proses otonomi tidak dapat dilihat sebagai semata-mata tugas dan tanggung jawab dari menteri negara otonomi atau menteri dalam negeri,akan tetapi menuntut koordinasi dan kerjasama dari seluruh bidang dalam kabinet (Ekuin,Kesra & Taskin, dan Polkam).
  

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KRISIS EKONOMI

Krisis Ekonomi 1997 memporak-porandakan perekonomian global.Tidak memandang perekonomian negara berkembang ataupun negara maju.Walaupun krisis ini lebih populer dikenal dengan sebutan "KRISIS ASIA",tetapi tidak hanya negara Asia saja yang terkena dampaknya.Semua terkena dampak dari krisis ini.Yang pada akhinya berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan tiap warga negara.Ini disebabkan sektor moneter tidak pernah,dan tidak akan pernah,lepas kaitan dengan sektor riil.Karena,bagaimanapun,keberadaan sektor moneter dengan segala kebijakan dan berbagai lembaga keuangan yang menopangnya tidak bisa berdiri sendiri.Sehebat dan secanggih apapun sektor ini,pada dasarnya merupakan fasilitator bagi sektor real.Selanjutnya,kita akan melakukan analisis tentang dampak krisis ekonomi bagi Indonesia.

PENYEBAB KRISIS EKONOMI MENURUT IDENTIFIKASI PARA PAKAR :

1.Fenomena productivity gap (kesenjangan produktifitas) yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi.

2.Fenomena diequilibrium trap (jebakan ketidak seimbangan) yang berkaitan dengan ketidakseimbanagan struktur antarsektor produksi

3.Fenomena loan addiction ( ketergantungan pada hutang luar negeri) yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing (foreign currency)

DAMPAK KRISIS EKONOMI BAGI INDONESIA

Pada Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar, lebih dari 20 milyar dolar, dan sektor bank yang baik.

Tapi banyak perusahaan Indonesia banyak meminjam dolar AS. Di tahun berikut, ketika rupiah menguat terhadap dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut — level efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat.

Pada Juli, Thailand megambangkan baht, Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8 persen ke 12 persen. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran floating-bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan Septemer. Moody’s menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi “junk bond”.

Meskipun krisis rupiah dimulai pada Juli dan Agustus, krisis ini menguat pada November ketika efek dari devaluasi di musim panas muncul di neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan rupiah, dan banyak yang bereaksi dengan membeli dolar, yaitu: menjual rupiah, menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi.
Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di negara ini. Pada Februari 1998, Presiden Suharto memecat Gubernur Bank Indonesia, tapi ini tidak cukup. Suharto dipaksa mundur pada pertengahan 1998 dan B.J. Habibie menjadi presiden.

PELAJARAN BERHARGA YANG BISA DITARIK DARI KRISIS EKONOMI

1. Perlu pembenahan manajemen pembangunan dan pemerintahan.Bagaimana mungkin,misalnya,kerapuhan struktur pembayaran Indonesia hanya difokuskan pada satu sisi permasalahan yaitu dengan dibentuknya Tim Peningkatan Ekspor.Sepatutnya, pemerintah meninjau permasalahannya lebih dalam lagi,yaitu pada sisi produksi dan distribusi.
2. Reformasi sistem pengambilan keputusan.Kalau pemerintah hendak melakukan campur tangan,efektivitasnya sangat ditentukan oleh timing yang tepat dan magnitut yang memadai.
3. Diperlukan pengembangan kelembagaan yang menopang peningkatan dinamika perekonomian yang semakin sehat sehingga bisa menekan biaya transaksi (transaction cost).